Politik Birokrasi Antara Mutasi dan Promosi (Ke-II)

0 Komentar

Foto : Penulis (AMRAN HB)

Catatan terhadap Mutasi Ratusan Pegawai Pemprov Sulawesi Barat
Sesi Ke-II
Oleh : Amran. HB

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan, PNS berhak memperoleh
a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
b. Cuti
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d. Perlindungan
e. Pengembangan kompetensi.

Adapun PPPK berhak memperoleh
a. Gaji dan tunjangan
b. Cuti
c. Perlindungan
d. Pengembangan kompetensi

Sedangkan kewajiban ASN:
a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun
1945, NKRI, dan pemerintah yang sah
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
Pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
Ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

“Ketentuan lebih lanjut mengenak hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah,”.

Pada peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian. Hakikatnya pada PP no 11 tahun 2017 tersebut proses pengembangan kepegawaian dengan menggunakan tiga istilah yakni Mutasi, Promosi, dan Demosi.

Berangkat dari dua regulasi tersebut yakni UU No 5 Tahun 2015 dan PP No 11 Tahun 2017 memerintahkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan agar dalam proses urusan manajemen kepegawaian melakukan pertimbangan pangkat dan jabatan serta analisis pangkat dan jabatan bahkan pada peraturan pemerintah no 11 tahun 2017 agar terjadi kesesuaian antara kompetensi dan kapasitas salah satu pertimbangannya adalah anjab ABK atau analisis beban kerja namun pada kenyataannya banyak hal yang diabaikan pada dua regulasi diatas pada proses promosi dan mutasi diawal tahun 2021 ini oleh pemerintah provinsis Sulawesi barat sehingga hal ini berdampak pada ketidak stabilan psicologi dikalangan pegawai terutama dalam hal Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Mutasi, Promosi dan Demosi dalam dunia pemerintahan adalah sesuatu hal yang biasa bukan sesuatu yang luar biasa, asalkan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, selain itu untuk membangun kinerja para pegawai agar lebih baik dan lebih bersemangat dalam memainkan dinamika dan peran-perannya.

Akan tetapi terkadang banyak hal yang tidak sesuai dengan UU no 5 tahun 2017 dan PP No 11 tahun 2017. Proses mutasi ataupun promosi yang terjadi di pemprov Sulbar kurang memperhatikan Anjab, ABK, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, hal ini akan berdampak pada provesionalisme dan kualitas layanan public yang akan di berikan. Mutasi ataupun promosi yang dilakukan terhadap ratusan pegawai disulbar didominasi oleh pendekatan politik birokrasi.

Penulis : Amran HB
Tulisan ini berasal dari redaksi

0 Komentar