Tragedi di Halaman Belakang: Menyingkap Sejarah Kekerasan di Tanah Sulawesi

0 Komentar

Foto : Muhammad Ihsan Tahir

Sebuah Karya Review
Oleh: Muhammad Ihsan Tahir
Judul: Tragedi Di Halaman Belakang (Kisah Orang-Orang Biasa dalam Sejarah kekerasan di Sulawesi)

Penulis: Eko Rusdianto
Penerbit: EA Books
Halaman: xii + 192 hlm

Bagiku, kisah-kisah yang terserak dalam buku Eko Rusdianto ini amat dekat. Inilah buku yang mengisahkan orang Sulawesi dan sejarah kekerasan yang melingkupinya. Sejarah biasanya selalu lekat dengan kisah-kisah orang besar versi penguasa, narasi-narasi kepahlawan, pemberontakan dan penaklukan. Begitulah narasi sejarah kerap diajarkan kepada kita, hampir tidak ada ‘ruang’ orang biasa dalam narasi sejarah kita.

Keresahan itulah yang selama ini kerap kali saya rasakan, membaca buku-buku bertema sejarah Indonesia yang lingkup kajiannya sangat sedikit menyoroti kisah-kisah para korban dalam setiap konflik kekerasan, sejarah yang menceritakan derita wong cilik. Ini menurut pemahaman dan pembacaan terbatas saya.

Buku Boeng Eko Rusdianto ini adalah salah satu yang sedikit itu, perihal “Tragedi di Halaman Belakang: Kisah Orang-orang Biasa dalam Sejarah Kekerasan di Sulawesi”, dalam buku ini pembaca akan diajak berkeliling sulawesi menjelajahi sejarah-sejarah yang jarang tersingkap, cerita tentang bagaimana orang-orang biasa yang termarginalkan berjuang menghadapi trauma masa lalu, melawan stigma serta mencoba berdamai dengan derita masa lalunya, juga kisah-kisah hidup melawan kuasa ketidakadilan.

Masa-Masa Pergolakan
Dalam Bab-bab awal buku ini, Eko Rusdianto mengisahkan bagaimana orang Sulawesi mengenang ingatan akan tragedi. Peristiwa pembantaian oleh Kapten Raymond Westerling pada agresi militer Belanda II yang dilakukan sejak september 1946 hingga maret 1947 dengan angka korban yang diyakini hingga saat ini 40.000 jiwa, dalam catatan laporan Westerling sendiri kepada Pemerintah Belanda, sekurangnya ia telah membunuh 1.700 orang dengan moncong senjata. Salah satu korban dari pembantai keji itu adalah Andi Oddang, saat itu umurnya baru 19 tahun, dia mengisahkan bagaimana ayahnya, Andi Makkarumpa (38 tahun) yang bekerja sebagai asisten Abdullah Bau Massepe, Pejuang yang begitu disegani di Pare-Pare, Sulawesi-Selatan.

Suatu siang Andi Makkarumpa dan puluhan orang lainnya tiba-tiba digiring menuju ke terminal angkutan, diperintah berbaris lalu kemudian diberondong peluru. “Tak ada yang peduli dengan hal ini, korban 40.000 jiwa hanya berlalu begitu saja. Ya, begitu saja. Ayo, sekarang tunjukkan siapa yang peduli,” Cerita Andi Oddang yang juga mantan Gubernur Sulawesi-Selatan 1978-1983.

Pada tahun 1950-1965, Kahar Muzakkar bersama pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) mulai melakukan gerilya, sepanjang 15 tahun pasukan ini berkeliling ke desa-desa memeriksa dan memaksakan ajaran Islam. Salah satu kelompok yang disasar adalah para bissu. Puang Matoa, seorang Bissu (kaum pendeta dalam masyarakat Bugis tradisional) yang mengisahkan penderitaan mereka selama masa DI/TII Kahar Muzakkar.

Bissu adalah gelar ahli spiritual pada masa kerajaan. Ia menjadi tameng spiritual dan tempat meminta pendapat ketika raja hendak melaksanakan perang atau ritual. Bissu adalah kedudukan terhormat yang dipercaya dapat melakukan dialog dengan dewa yang berada di langit karena menggunakan Bahasa To Rilangi (bahasa orang langit) yang dipercaya sebagai Bahasa para dewa dan hanya diketahui para Bissu yang terberkati. Bahkan jenis kelamin orang Bissu pun berada diantara lelaki dan perempuan tapi bukan waria. Menurut keyakinan mereka, Tuhan pun bukan lelaki ataupun perempuan.

”Pada masa DI/TII, bissu dianggap sebuah penyelewengan dan pembangkangan dalam ajaran Islam. Mereka dianggap murtad dengan alasan menyembah berhala dan menyekutukan Tuhan. Sebuah laskar bernama Pemuda Anshor memulai pengejaran dan membunuhi para bissu. “Dibunuh ki, Digerek (dipotong) orang,” Kata Saidi.

Masa awal berdirinya Orde Baru, di tandai dengan pembantaian besar-besaran para anggota PKI, simpatisan dan yang dituduh berafiliasi dengannya, peristiwa ini juga dialami oleh Rasjidi Amrah (75 tahun), saat itu dia adalah seorang mahasiswa terbaik Universitas Hasanuddin pada tahun 1960-an jurusan teknis sipil, ia juga salah seorang penerima beasiswa untuk program “Fully Study” ke Uni Sovyet, saya tidak berangkat karena menunggu keputusan kampus, tetapi rupanya saya sudah digantikan di Jakarta,” katanya. Karena tidak pergi itu menjadi alasan saya ditangkap. Mungkin kalau saya jadi berangkat, saya tidak akan pulang lagi ke Indonesia.

Saya tak pernah tahu apa alasan penahanan saya, sebab saya tak peduli pada politik apalagi PKI, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI-pun tak pernah bergabung, baik itu Pemuda Rakyat maupun Lekra. Pada saat penangkapan Rasjidi dibawa dengan truk dari Majene ke Makassar, “diangkut seperti binatang dan tidak diberi makan,” katanya.

Membaca kisah-kisah yang terserak dalam buku ini, bukan hanya kaya akan informasi, tetapi lebih dari itu, ia menguak banyak hal yang selama ini tak pernah terdengar bahkan bagi kami sendiri generasi Sulawesi. Kisah-kisah didalamnya adalah cerita di halaman rumah kita sendiri; tak berjarak, tetapi sering sekali terlupakan. Buku yang ditulis oleh seorang jurnalis dengan pendekatan antropologi ini menjadi pengantar untuk kembali membaca tanah Sulawesi dan sejarah di dalamnya.

Sejarah kekerasan yang mengorbankan orang-orang kecil yang sampai sekarang tak terdengar penyelesainnya. Para korban kini semakin tua, mereka tak lagi berharap banyak, hanya berani menceritakan kisah-kisah mereka, setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi generasi sekarang karena harapan akan keadilan tak juga datang.

Membaca Tragedi di Halaman Belakang juga mestinya membaca kembali diri, dan tentunya membaca kemanusiaan kita, jika benar kita merasa manusia beradab dan menjunjung tinggi moralitas, semestinya kita akan terus mengecam keras segala tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, apapun bentuknya karena kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan kepada semua manusia atau yang masih merasa manusia, Dalam banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negeri ini tak pernah membuahkan hasil yang berkeadilan, aksi-aksi yang dilakukan oleh para aktivis dan para keluarga korban pun seperti terbentur tembok megah Istana Negara.

Sudah semestinya negara berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia, menjadi pihak pertama yang wajib melindungi hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat yang rentan dan lemah posisinya, baik fisik maupun kedududukan dalam ekonomi, sosial, budaya, dan politik, antara lain orang miskin, perempuan, anak-anak, dan juga minoritas.

Karena itu paradigma atau pola pikir yang mesti dibangun harus sesuai dengan hakikat demokrasi, di mana rakyat dan juga pemerintah yang selaku penanggung jawab amanat rakyat menyatu dan tidak berbeda pendapat dalam hal penegakan hak asasi manusia, dan bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi akan sangat memalukan, negara yang mengaku demokrasi, tetapi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai kemanusiaan diabaikan.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini jelas tertuang dalam pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Kemudian di pertegas pada sila ke dua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jelaslah bahwa penegakan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian penting dari tujuan kita berbangsa dan bernegara. Sebab bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi penerapan dan penegakan terhadap hak asasi manusia secara adil dan beradab.

Menjadi penting bagi kita, generasi bangsa untuk kembali membaca ulang sejarah kita sendiri, bukan sekedar mengenang tetapi mencari kebenaran, betapa banyak kisah tragedi berdarah yang memakan anak bangsa sendiri terabaikan dan dilupakan. Generasi kita mesti mengakhiri ini, membuka tabir kebenaran meskipun pahit dan belajar darinya, sebab kita jangan lagi mewariskan luka masa lalu kepada generasi setelah kita. Bahwa, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemuliaan hidup manusia yang adil dan beradab. Tabe’.

Profil Penulis:
Muhammad Ihsan Tahir (Iccang) terlahir di Majene, Sulawesi Barat, 30 September 1994. Mengenyam pendidikan SD-SMK di Majene, sekarang merantau dan melanjutkan studi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Tulisan ini berasal dari redaksi

0 Komentar