Pro-Kontra Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid 19, Indonesia Patut Contoh Korea

0 Komentar

Foto : Andi Aliyah Fahira Ahdar

Penulis : Andi Aliyah Fahira Ahdar
Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

Virus corona atau Covid-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan Republik Rakyat China pada akhir tahun 2019. Simpang siur mengenai penyebaran virus inipun bertebaran mulai dari dikarenakan hewan, makanan, atau sebab lain.

Komisi kesehatan nasional kemudian mengkonfirmasi bahwa virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia atau dapat menempel dari benda-bendar yang bersentuhan dengan manusia yang terinfeksi. Seorang dokter berusia 34 tahun di Kota Wuhan yakni Li Wenliang sempat menginformasikan virus tersebut di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yakni WeChat. “Tujuh pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya (Suci, 2020).

Indonesia pertama kali terkonfirmasi kasus COVID-19 di awal Bulan Maret 2020, hingga pada akhir Maret 2020, terdapat 1.528 kasus COVID-19 di Indonesia dan 136 kasus dengan tingkat kematian (CFR) jauh lebih tinggi dari itu Republik Rakyat Cina (8,9% vs 4%) Fasilitas kesehatan Indonesia belum siap untuk menghadapi COVID-19 (Kemenkes, 2020). Persiapan besar-besaran seharusnya dianggap serius di awal penyakit menyebar di Republik Rakyat Cina (Horton, 2020).

Profesor Joseph Wu memperingatkan semua pihak pada awal Januari 2020 di The Lancet. Saat itu Saat ini penulis menyatakan bahwa 2019-nCoV bias akan menjadi epidemi global (Wu, Leung and Leung, 2020). Data terbaru 23 Oktober 2020, jumlah positif covid mencapai 381.910, sembuh 305.100 dan meninggal 13.077 jiwa (Kemenkes, 2020). Indonesia berada di peringkat 19 dari 217 negara yang terinfeksi Covid (Worldmeters, 2020).

Akibat masifnya penyebaran covid-19 di Indonesia kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai operasional dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem keuangan.

PERPU tersebut menarik karena secara subjektif Presiden menilai ada kegentingan yang memaksa dalam hal dampak Pandemi Covid-19. PERPU diatur dalam Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945.

PERPU ditetapkan Presiden dan dapat langsung diimplementasikan oleh karena itu PERPU memiliki bentuk seperti Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan suatu UU namun memiliki muatan/isi seperti UU. Kemudian baru menjadi objektif setelah disetujui atau tidak oleh DPR dalam persidangan berikutnya. PERPU juga dapat dilihat sebagai intrumen hukum progresif yang mana subjektivitas presiden dapat membentuk hukum dengan melihat dinamika dari fenomena covid-19.

Jika melihat upaya yuridis yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan konsideran menimbang dalam PP dan PERPU diatas maka dampak Pandemi Covid-19 tidak hanya seputar dampak kesehatan, tetapi juga memiliki efek domino atau berantai.

Dampak lain tersebut seperti dampak ekonomi, sosial, politik, termasuk dampak yuridis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. PSBB memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, yang pada awalny terdapat interaksi langsung dan tatap muka seketika semua interaksi beralih ke media online menggunakan jaringan internet dan data digital.

Sedangkan PERPU 1 Tahun 2020 tersebut mengubah 14 UU yang berkaitan mengenai keuangan negara sehingga memberikan dampak ekonomi. Kemudian, 2020 seharusnya menjadi tahun politik tetapi sedikit berkurang dikarenakan fokus terhadap kemanusiaan (Sutera and Persada, 2020).

Pandemi Covid ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia saja, melainkan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, ekonomi, Pendidikan bahkan politik. Baru-baru ini, negara kita digegerkan dengan penyelenggaraan pemilu di tengah pandemic yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2020. Penerbitan “Peraturan KPU No 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 tahun 2019”ini menuai kontroversi. Namun, keputusan penyelenggaran nanti Pemilu di masa pandemic Covid 19, sebelumnya telah dilakukan di negara lain pun, termasuk Korea.

Data yang dikumpulkan dan diperbaharui secara rutin oleh International IDEA, seperti dapat ditemui pada laman webnya berjudul “Global Overview of COVID-19: Impact on Elections” menunjukkan bahwa, pada saat penulisan makalah ini, paling tidak ada 50 negara dan wilayah (IDEA, 2020).Dihadapkan oleh kemungkinan menyebarnya virus dengan menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi – telah memutuskan untuk menunda pemilihan mereka.

Namun, sebagian negara dan wilayah telah mengambil keputusan yang berat dan memilih untuk mengambil jalan yang mungkin lebih berbahaya untuk tetap menyelenggarakan pemilihannya sesuai jadwal. Republik Korea adalah salah satu dari negara-negara yang berani mengambil risiko mengadakan pemilu di bawah ancaman pandemi COVID-19. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2020 untuk memilih 300 anggota National Assembly ke-21 (parlemen) ini merepresentasikan dua sisi ujian krusial atas kepercayaan publik(Spinelli, 2020).

Dari awal krisis COVID-19 dan segera setelah keputusan resmi untuk menyelenggarakan pemilu diambil, NEC dengan seketika mengambil langkah-langkah yang menunjukkan komitmen dan kemampuannya untuk memastikan lingkungan yang seaman mungkin bagi para pemilih: “Dengan keyakinan bahwa menghalangi infeksi sebaik mungkin adalah manajemen pemilu yang terbaik, Komisi Pemilihan Nasional akan mempersiapkah dan mengambil langkah-langkah yang memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut akan keselamatannya (Spinelli, 2020).

Sebelumnya Dampak pandemi covid-19 terhadap kehidupan berdemokrasi adalah penundaan Pemilukada. Berbagai solusi terhadap muncul diantaranya pemungutan suara dengan e-voting meskipun akhirnya pemerintah sekedar menunda pemilukada dengan Perpu. Pemilukada di Indonesia merupakan direct democracy yakni pemilihan langsung oleh rakyat sama halnya dengan Pemilu Presiden dan DPR. Pandemi ini mengubah gaya hidup dan interaksi masyarakat menjadi serba digital, maka isu sistem pemilu digital semakin menguat. KPU sebagai salah satu pelaksana Pemilu perlu melakukan modernisasi apabila terjadi digitalisasi sistem.

Berdasarkan PKPU No 5 tahun 2020, Bulan Juni pemilih KPI dan penyampain kepada PPS mulai diselanggarkan, kemudian pencocokan dan pemutakhiran data pemilih terus dilakukan hingga akhir Bulan Agustus, penyampaian kepada desa/kelurahan dan PPK adapun Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS akan diadakan 9 Desember 2020 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 26 Desember 2020 (KPU, 2020). Terlihat saat ini sosialisasi dan kampanye pemilu semakin kencang digalakkan di social media dan semakin menarik perhatian masyarakat, ada yang mendukung sebaliknya ada pula yang menolak.

Belajar dari pengadaan Pemilu di Korea,dimana Republik Korea ini memiliki banyak aspek keberhasilan yang dapat dipertimbangkan, tidak semua negara atau wilayah mungkin ada di posisi yang sama dan mampu untuk menaati standar dan pendekatan yang diperlukan demi menyelenggarakan pemilu yang kredibel, aman dan adil di tengah pandemi COVID-19 ini.

Pemilu bias saja dilakukann asal penarapan protocol kesehatan sesuai standar kemanan dan kesehatan harus terpenuhi tanpa harus mengancam dan mencederai demokrasi.
Adapun tindakan pencegahan dan perlindungan ketat sebagaimana tercantum dalam Kode Perilaku bagi Pemilih di Korea ntara lain adalah: Ketika berada dalam antrian, pemilih harus memakai masker. Sebelum masuk ke TPS, suhu badan mesti diperiksa dengan termometer ‘tanpa sentuh’; mereka yang bersuhu badan lebih dari 37,5°C atau yang menunjukkan gangguan pernapasan diarahkan ke TPS khusus dengan sarana pengamanan yang lebih tinggi.

Pemilih harus menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 meter dengan berbagai petunjuk dan tanda yang ditempatkan secara jelas di sekitar TPS untuk memudahkan pemilih menjaga jarak. Pemilih harus mensterilkan tangan mereka dan memakai sarung tangan plastik yang disediakan sambil memastikan kartu identitas mereka dapat diperiksa. Dengan memakai masker dan tetap memakai sarung tangan, pemilih kemudian menerima surat suara dan memberikan suaranya. Terakhir, ketika meninggalkan TPS, pemilih harus menanggalkan sarung tangannya dan membuangnya ke tempat pembuangan yang disediakan di pintu keluar.

Peningkatan sosialisasi Pemilu melalui digitalisasi adalah lagkah yang tepat saat ini dalam masa pamdemic. Namun, pemungutan suara secara langsung harus tetap dilakukan. Namun sebelumnya, sangat penting untung mendapatkan kepercayaan masyarakat, menjamin keamanan dan kesehatan mereka sebagai pemilih dan prinsip penyelenggaraan pemilu harus tetap menjaga kredibilitas, jujur dan adil tanpa mencederai demokrasi.

Tulisan ini berasal dari redaksi

0 Komentar