Terbukti Lakukan Pungli, Pegawai Dukcapil Polman Dikenai Sanksi

0 Komentar

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polman. (Ist).

PANAHNEWS.com, Polman–Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Polman Nasir Adam, memberikan sanksi tegas kepada pegawainya.

Pasalnya, pegawai tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran indisipliner, antara lain, pungutan liar (pungli) kepada warga.

“Ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan seorang pegawai kami dimana setelah kami selidiki terkait itu ternyata benar ditemukan pelanggaran berupa pungli, kami langsung berikan tindakan tegas, salah satunya dengan memberikan skorsing sebagai teguran pertama,” kata Nasir saat ditemui di Kantor Capil Polman, Senin (14/9/20).

Adapun pegawai yang kena sanksi skorsing itu yakni YS yang merupakan salah satu staf Administrasi di Dukcapil Polman.

Sanksi tersebut diberikan, kata Nasir, sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam penerapan peraturan.

Khususnya, dalam segi pemberian pelayanan terhadap warga.

“Persoalan pungli, itu jelas melanggar. Kami terus melakukan perbaikan. Ketika ada pungli silahkan dilaporkan. Kami akan tidak lanjuti,” paparnya.

“Jadi jika ditemukan pelanggaran seperti ini, saya sendiri tidak akan kompromi itu, dan tentunya itu harus disanksi sehingga jadi pelajaran bagi yang lain,” sambung Nasir.

Lebih jauh, Nasir juga mengimbau kepada warga untuk mengurus kependudukan langsung ke loket yang tersedia di Dukcapil Polman tanpa harus melalui calo.

“Kami juga meminta masyarakat untuk mengurus melalui Loket, insyahAllah berkas lengkap akan jadi 15 menit. Kami selalukan perbaikan pelanyanan,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Polman, berinisial YS, diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan NIK KTP elektronik (e-KTP).

Kabar ini berembus dari salah seorang calon pemilik e-KTP: berinisial AN warga Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polman Sulawesi Barat.

Yang bersangkutan pun akhirnya mengaku membayar sebesar Rp. 150.000 kepada YS akibat terdesak kebutuhan administrasi kependudukan.

Penulis : Ipul
Tulisan ini berasal dari redaksi

0 Komentar