Maksimalkan Pengawasan Konten Iklan Kampanye Pilkada, KPID Sulbar Teken MoU dengan Bawaslu dan KPU

0 Komentar

KPID Sulbar Teken MoU dengan Bawaslu dan KPU terkait pengawasan konten iklan kampanye Pilkada 2020. (Ist).

PANAHNEWS.com, Mamuju– KPID Sulbar, Bawaslu, dan KPU Sulbar lakukan teken MoU, terkait pemaksimalan upaya pengawasan konten pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan MoU itu difasilitasi KPID Sulbar yang disaksikan langsung pelaku usaha penyiaran dengan secara khusus dihadirkan dalam rangka mengikuti sosialisasi pengawasan iklan kampanye di lembaga penyiaran.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar, Busran Riandhy, mengatakan bahwa ada tiga aktivitas yang merupakan bagian dari kegiatan pemilu yakni penyiaran, pemberitaan, dan Iiklan kampanye.

“Ketiga aktivitas ini merupakan rumpun tupoksi KPID dan Bawaslu yang diamanahkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ungkap Busran, Kamis (10/9/2020).

Busran menjelaskan, untuk penegakan hukum atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dipublikasi diberbagai media, baik media cetak, media eletronik, maupun media sosial, maka penyelenggara pemilu memerlukan lembaga lain (KPI,KPID dan Dewan Pers) untuk mengawasi pelaksanaannya.

“Melalui pertimbangan ini, maka perlu dibentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

“Atas koordinasi yang dibangun KPID, Bawaslu dan KPU ditingkat provinsi menyepakati bahwa dalam Pilkada Serentak 2020 dibentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pada tingkat kabupaten dengan obyek pengawasan tidak hanya Lembaga Penyiaran, tetapi juga pada perusahaan pers dan cyber,” sambungnya.

Mantan ketua bawaslu ini menyebut, KPID yang mendapat tugas pengawasan tentunya juga dituntut agar legalitas lembaga penyiaran dapat tersedia guna mendukung penyebaran informasi pemilu dan menjadi media patner Penyelenggara Pemilu.

“Hingga pertengahan tahun 2020 khususnya di Sulawesi Barat ini, sudah terdapat 27 LP berizin tetap yang tersebar pada kabupaten yang berpilkada maupun tidak berpilkada,”
bebernya.

Pada kesempatan sama, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menuturkan keputusan bersama ini merupakan bentuk keseriusan penyelenggara Pemilu dan Komisi Penyiaran dalam mengawasi dan memberikan hak yang setara bagi Pasangan calon.

“Dengan adanya keputusan bersama ini, kita berharap pengawasan konten kampanye pada Pilkada 2020 di Sulbar dapat semakin meningkat,” sebutnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulbar Divisi Hukum, Farhanuddin berharap kepada KPU di setiap Kabupaten agar keputusan bersama ini ditindaklanjuti dengan memberdayakan lembaga penyiaran di daerah dalam rangka menyebarluaskan informasi terutama dalam debat paslon.

“Dengan adanya keputusan kita bersama ini mohon ditindaklanjuti, artinya bangunlah kerjasama dengan LP yang memiliki administrasi yang sah, memiliki legalitas dalam penyebaran informasi pemilu,” tandasnya. (*)

Penulis : Ipul
Tulisan ini berasal dari redaksi

0 Komentar